KUPANG--mediaflores.net - Sebanyak 76 bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Cakada) se NTT mengikuti Fit and Proper Test yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa 15 hingga Minggu 19 Mei 2024. Jumlah itu sesui dengan rekap yang dirilis Tim Satgas DPD Partai Demokrat NTT.
Kegiatan Fit and Proper Test yang digelar partai berlambang Bintang mersi itu merupakan rangkain proses tahapan dalam menentukan calon Bupati/wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil.Walikota yang diusung partai tersebut.
"Fit and Proper Test merupakan bagian dari proses tahapan untuk penetapan bakal calon Bupati /Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang di Usung partai demokrat.
Fit and Proper Test atau uji kepatutan dan kelayakan bagi bakal calon selain menggali visi misinya, juga untuk mengetahui sejauh mana kapasitas dan kapabilitas bagi seorang pemimpin sesuai visi dan misi yang dibuatnya.
"Disini kita dapat mengukur seorang balon yang layak atau tidak, salah satu tolak ukurnya melalui proses Fit and proper test,"
"Hasil Fit and Proper Test nanti pihak penguji akan membuat perengkingan, selanjutnya DPC mengirim Hasil Fit melalui DPD untuk diteruskan ke DPP. Di DPP nanti akan memutuskan siapa yang kan diusung"
Salah satu calon Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, SH berprofesi sebagai hakim tinggi di pengadilan Surabaya mengatakan bahwa fit and proper test adalah sebuah tahapan yang perlu dilalui. semua calon diseleksi. pemaparan visi misi dan program.
Dalam pemaparannya, Hakim Donatus menjelaskan bahwa partai adalah mitra pemerintah. Dan ketika salah satu penguji menanyakan tentang penanganan hukum di Nagekeo, Donatus menjelaskan bahwa semua ada mekanisme dan prosedur yang mengatur. Namun dia berjanji bahwa jika dipercaya oleh masyarakat Nagekeo untuk memimpin maka, dalam masa kepemimpinannya dipastikan tidak ada korupsi. Zero tolerance to Corruption.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime. Dampak dari korupsi sangat fatal untuk kehidupan masyarakat. Kemiskinan masyarakat akan meningkat. Banyak biaya yang seharusnya untuk pembangunan harus ditangguhkan karena korupsi. //MF//
Posting Komentar