Kupang, mediaflores.net - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena meminta seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten di Alor memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah perubahan pola pengelolaan anggaran nasional yang semakin terpusat di pemerintah pusat.
Penegasan itu disampaikan Melki Laka Lena saat memberikan arahan dan melakukan peninjauan di Kantor UPTD Samsat Alor, Senin (25/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyoroti rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, potensi kebocoran pendapatan sektor perikanan, hingga belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Alor.
Menurut Melki, perubahan sistem pengelolaan anggaran nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat daerah tidak lagi memiliki ruang besar untuk menggunakan dana transfer pusat secara fleksibel seperti sebelumnya.
“Sekarang anggaran lebih banyak dikumpulkan di pusat, lalu programnya dikirim ke daerah dengan peruntukan yang sudah jelas. Ruang improvisasi daerah sangat kecil, sehingga daerah harus kreatif mencari pembiayaan sendiri,” kata Melki.
Ia mengatakan pemerintah daerah kini dituntut mampu mengoptimalkan program-program pusat yang masuk ke daerah sekaligus memperkuat sumber PAD untuk membiayai kebutuhan pembangunan lokal.
Dalam arahannya, Melki menekankan bahwa sektor Samsat masih menjadi tulang punggung PAD Provinsi NTT. Dari target PAD NTT sekitar Rp2,8 triliun, sekitar 67 persen bersumber dari sektor Samsat, sementara sekitar 78 persen pendapatan Samsat berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB).
Karena itu, ia menilai rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Alor harus menjadi perhatian serius.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah kendaraan bermotor di Alor diperkirakan mencapai sekitar 31 ribu unit. Namun kendaraan yang tercatat membayar pajak baru sekitar 4 ribu unit.
“Kalau jumlah kendaraan besar tetapi yang bayar pajak sedikit, maka target Samsat pasti sulit tercapai. Kita harus mulai bekerja dengan hitung-hitungan yang real supaya strategi pencapaian target jelas,” ujarnya.
Melki menilai persoalan utama bukan semata kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Ia menyebut pemilik kendaraan pada umumnya masih mampu membeli bahan bakar, rokok, hingga kebutuhan lainnya, sehingga pembayaran pajak seharusnya dapat dipenuhi.
“Pajak itu kewajiban warga negara dan hak negara. Tinggal bagaimana pemerintah membangun kesadaran dan strategi agar masyarakat mau membayar,” katanya.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Melki meminta Samsat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, dan Jasa Raharja. Ia mencontohkan pola di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu mencapai tingkat kepatuhan pajak kendaraan hingga di atas 80 persen melalui keterlibatan aparat desa dan kelurahan.
Menurut dia, pendekatan di setiap wilayah dapat berbeda-beda, tergantung tokoh yang berpengaruh di masyarakat.
“Kalau di satu kampung masyarakat lebih dengar ustaz, libatkan ustaz. Kalau lebih dengar pendeta, minta pendeta ikut menyampaikan pentingnya bayar pajak. Pendekatan sosial seperti ini harus dipakai,” ujarnya.
Melki juga meminta proses mutasi kendaraan berpelat luar daerah dipermudah agar kendaraan yang beroperasi di Alor dapat segera beralih menjadi pelat NTT dan membayar pajak di daerah.
Ia menilai banyak kendaraan di Alor masih menggunakan nomor polisi luar NTT sehingga potensi pendapatan daerah hilang.
“Kita permudah proses perpindahan pelat nomor selama kendaraan itu legal dan bukan hasil kejahatan. Kalau kendaraan dipakai di sini, maka pajaknya juga harus dibayar di sini,” katanya.
Selain sektor kendaraan bermotor, Melki turut menyoroti potensi kebocoran PAD di sektor perikanan. Ia meminta seluruh hasil laut yang diambil dari perairan Alor wajib tercatat dan distempel keluar dari daerah asal produksi.
Menurut dia, praktik pencatatan hasil tangkapan di luar daerah masih sering terjadi sehingga daerah kehilangan potensi pendapatan.
“Jangan sampai ikan diambil dari Alor tetapi pencatatannya dilakukan di daerah lain. Semua hasil laut yang keluar dari Alor harus tercatat di sini,” tegasnya.
Ia juga meminta pengawasan diperketat terhadap pelaporan volume, jenis, dan kualitas hasil tangkapan agar tidak terjadi manipulasi data oleh oknum maupun pengusaha.
“Kadang kualitas barang bagus tetapi dilaporkan kualitas rendah. Itu bisa mempengaruhi nilai pendapatan daerah,” ujarnya.
Pada sektor kehutanan, Melki meminta pemerintah mulai mengembangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Ia menyebut potensi madu, serai wangi, dan berbagai komoditas sosial kehutanan lain dapat dikembangkan tanpa merusak kawasan hutan.
“Kalau masyarakat diminta menjaga hutan tetapi tidak mendapat manfaat ekonomi, tentu sulit. Karena itu sekarang hutan juga harus punya nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Melki juga mendorong pengembangan pola kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga pendamping seperti yang dilakukan di sektor perikanan dan konservasi laut.
Ia mencontohkan pengembangan wisata hiu paus dan konservasi laut yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam.
Dalam arahannya, Melki turut menyinggung defisit perdagangan NTT yang menurutnya masih cukup tinggi. Ia mengatakan nilai barang yang masuk ke NTT masih jauh lebih besar dibanding barang yang diproduksi dan dijual keluar daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat produksi lokal serta konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui BUMD agar keuntungan ekonomi tidak terus keluar daerah.
“Kalau pengadaan dilakukan besar-besaran dan terkonsolidasi melalui BUMD, maka keuntungan ekonomi bisa kembali ke daerah dan dipakai lagi untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Alor, Cornelis Adoe melaporkan bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp23,5 miliar atau naik sekitar 102 persen dibanding target tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, pada 2024 target penerimaan sebesar Rp9,4 miliar dengan realisasi Rp8,4 miliar atau 88 persen. Sedangkan pada 2025 target naik menjadi Rp11,6 miliar dengan realisasi Rp9,3 miliar atau sekitar 80 persen.
“Hingga 22 Mei 2026 realisasi penerimaan kami sudah mencapai Rp3,87 miliar atau sekitar 16,5 persen dari target,” kata Cornelis.
Menurut dia, meski persentase capaian masih rendah, nominal penerimaan tahun ini meningkat sekitar Rp1 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu.
Cornelis mengakui sejumlah kendala masih dihadapi Samsat Alor, terutama keterbatasan jumlah pegawai dan kondisi geografis wilayah kepulauan.
“Pegawai kami hanya 14 orang sementara wilayah pelayanan cukup luas sampai ke Pantar dan pulau-pulau lainnya,” ujarnya.
Selain itu, keterbatasan jaringan internet juga menjadi hambatan dalam penerapan pembayaran pajak secara digital. Banyak wajib pajak memilih datang langsung ke kantor Samsat karena wilayah mereka belum terjangkau jaringan memadai.
Ia mencontohkan masyarakat dari wilayah tertentu harus mengeluarkan biaya perjalanan hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk membayar pajak kendaraan.
“Kadang biaya perjalanan lebih besar dibanding nilai pajaknya sendiri,” katanya.
Meski demikian, Samsat Alor terus melakukan sosialisasi pembayaran pajak serta mengembangkan sistem pelayanan digital bersama Jasa Raharja. Salah satu aplikasi pelayanan yang dikembangkan di Alor disebut akan dipakai secara luas di seluruh wilayah NTT setelah dilakukan penyempurnaan sistem.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Ketua DPRD Kabupaten Alor, pimpinan OPD Kabupaten Alor, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Doris Rihi, serta Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT.