Kupang, mediaflores.net - Menteri Agraria Sofian Djalil meluncurkan dua produk aplikasi online demi mempermudah akses pelayaanan masyarakat.
Dalam sambutan memperingati ulang tahun Agraria ke - 61 meluncurkan produk Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online demi kemudahan akses pelayanan publik.
Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, hari ini akan diluncurkan dua produk aplikasi.
Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan.Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan.
Demikian rilis lembaran pidato Manteri ATR Sofyan A. Djalil dan rilis kinerja Kepala Kanwil BPN NTT, Jaconias Walalayo yang diterima media ini pada hari peringatan keenam puluh satu ATR di kantor ATR/BPN NTT, Kota Kupang.
Menteri ATR pada sambutan, pidatonya menekan berbagai hal yang harusnya menjadi perhatian para Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta birokrasi dan pegawai di Kementerian ATR/BPN.
“Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini kita mengusung tema: Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional. Tema ini dengan maksud agar pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya dapat memberi ruang terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia,” ungkap Menteri ATR.
Menteri Sofyan menguraikan soal kemudahan kesempatan sesuai UUCK bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta bagaimana cara berinvestasi.
“Dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi. UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha,” urainya.
Menurut Menteri, bahwa dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR)yang bersarna-sarna Pemerintah Daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya.
Terkait tata ruang, kata beliau, “Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc lnformation System Tata Ruang (GISTARU)di antaranya RTR-Online, RDTRInteraktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru.”
Pada kesempatan sambutan hari raya ATR, Menteri juga mengabarkan mengenai jumlah sertifikat tanah yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di bebeberapa provinsi dan kebupaten/kota. Beliau juga mengharapkan dan mengingatkan agar keterlibatan pemerintah daerah dan stakeholders mengkawal pemberian sertpikat dan penggunaannya untuk akses permodalan bagi rakyat.
“Kemarin Presiden telah menyerahkan sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Selanjutnya perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan. Mari kita bersarna-sarna dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya access reform kepada penenma sertifikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,”pintah menteri. //mf//