KUPANG, MEDIA FLORES – Rencana pemerintah menyiapkan skema pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2026 menuai sorotan. Kesiapan koperasi, terutama dari sisi manajemen dan sistem pengelolaan keuangan, dinilai perlu menjadi perhatian utama sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Blandina Astry Gaidaka, menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan Kopdes Merah Putih benar-benar siap menjalankan tugas besar tersebut. Menurutnya, kepercayaan untuk mengelola pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa diberikan begitu saja tanpa didukung sistem manajemen yang mapan.
“Kopdes perlu dibenahi dulu. Bagaimana kesiapan koperasi? Harus ada sistem yang sudah mapan dalam manajemen, baru diberi kepercayaan,” tegas Astry.
Ia mengingatkan, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memperluas tanggung jawab Kopdes Merah Putih, sementara berbagai persoalan dalam pengelolaan koperasi itu sendiri masih perlu diselesaikan.
Menurut Astry, pembenahan kelembagaan, penguatan tata kelola, serta kesiapan sistem operasional harus menjadi prioritas sebelum koperasi diberi tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan pembayaran gaji pegawai negeri.
“Urus satu-satu dulu. Yang ada saja belum jalan baik,” ungkap Astry.
Selain menyoroti kesiapan Kopdes Merah Putih, Astry juga menekankan pentingnya memberdayakan bank daerah yang selama ini telah menangani pembayaran gaji dan layanan kredit bagi ASN.
Baginya, keberadaan lembaga perbankan daerah yang sudah memiliki pengalaman dan sistem pelayanan bagi aparatur negara perlu dipertimbangkan secara serius dalam merumuskan kebijakan pembayaran gaji PNS.
Pemberdayaan bank daerah, menurutnya, dapat menjadi langkah untuk mengoptimalkan kapasitas lembaga keuangan yang telah berjalan, sekaligus menghindari munculnya persoalan baru apabila skema baru diterapkan tanpa persiapan yang matang.
Karena itu, rencana pelibatan Kopdes Merah Putih dalam pembayaran gaji PNS perlu dikaji secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kesiapan koperasi, keamanan transaksi, kapasitas pengelolaan keuangan, serta efektivitas pelayanan kepada para pegawai.
Pastikan Sistem Siap
Pernyataan Astry menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan baru membutuhkan persiapan kelembagaan yang kuat. Niat pemerintah untuk memperkuat koperasi desa dan kelurahan perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola yang transparan, sistem administrasi yang andal, dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Pembayaran gaji ASN merupakan urusan yang menyangkut hak pegawai dan kepastian penghasilan setiap bulan. Karena itu, sistem yang digunakan harus mampu menjamin ketepatan waktu pembayaran, keamanan dana, serta akuntabilitas pengelolaannya.
Di sisi lain, penguatan Kopdes Merah Putih tetap dapat menjadi peluang untuk mendorong perkembangan ekonomi desa dan kelurahan apabila dilakukan secara bertahap, terukur, dan sesuai kapasitas masing-masing koperasi.
Bagi Astry, hal mendasar yang perlu dilakukan saat ini adalah memastikan lembaga yang sudah ada dapat berjalan dengan baik, sembari mempersiapkan koperasi agar benar-benar layak menerima tanggung jawab yang lebih besar.
Pesannya jelas: sebelum diberi kepercayaan mengelola pembayaran gaji PNS, Kopdes Merah Putih harus terlebih dahulu membuktikan kesiapan sistem dan manajemennya.//AG//