KUPANG, mediaflores.net – Di tengah konflik kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Swasti Sari yang belum menemukan titik penyelesaian, sebuah pesan penting datang dari lingkungan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur. Pesan itu menegaskan bahwa di atas segala bentuk perselisihan kepentingan, keberlangsungan pelayanan dan kesejahteraan anggota koperasi harus tetap menjadi prioritas utama.
Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, kepedulian terhadap masyarakat, serta tanggung jawab moral untuk menjaga kepentingan anggota, Pemangku Adat, Budaya, dan Peradaban Meo Naek Teflopo Nok In Meonbin An Bi Pah Timor melalui Sonaf Loli Meo Naek Teflopo mengeluarkan sebuah maklumat terkait situasi yang sedang dihadapi Kopdit Swasti Sari.
Maklumat yang diterbitkan di Sonaf Loli Meo Naek Teflopo, Kupang, Kamis (19/11/2026), tersebut merupakan respons atas permohonan bantuan moral, budaya, keamanan, serta penyediaan fasilitas sementara yang disampaikan General Manager KSP Kopdit Swasti Sari, Imelda Anin, S.AB.
Maklumat tersebut ditandatangani Pemangku Utama Adat, Budaya, dan Peradaban Meo Naek Teflopo Nok In Meonbin An Bi Pah Timor, Yoseph Ariyanto Ludoni Teflopo, dan dibacakan oleh Raja Liurai Malaka, Dominikus Tey Seran.
Dalam keputusan tersebut, Pemangku Adat Meo Naek Teflopo menyatakan menerima seluruh permohonan yang disampaikan Imelda Anin. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kepentingan pelayanan kemanusiaan dan kesejahteraan anggota koperasi tidak boleh dikorbankan akibat konflik internal organisasi.
Tiga Keputusan Penting Sonaf Loli
Ada tiga poin utama yang menjadi inti maklumat tersebut.
Pertama, mengabulkan seluruh permohonan General Manager KSP Kopdit Swasti Sari demi kepentingan pelayanan kemanusiaan dan kesejahteraan anggota koperasi.
Kedua, memberikan izin kepada Imelda Anin bersama seluruh jajaran manajemen untuk segera memanfaatkan fasilitas ruangan, sarana, dan prasarana milik Sonaf Loli Meo Naek Teflopo sebagai Kantor Pusat KSP Kopdit Swasti Sari selama masa transisi.
Ketiga, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan hambatan, tantangan, gangguan keamanan, maupun tindakan yang mengganggu kenyamanan dari pihak mana pun, jajaran manajemen diminta segera berkonsultasi dengan Pemangku Utama Masyarakat Adat, Budaya, dan Peradaban Meo Naek Teflopo.
Ketiga keputusan tersebut menjadi bentuk dukungan moral dan fasilitas bagi keberlangsungan aktivitas manajemen Kopdit Swasti Sari di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif.
Lebih dari sekadar memberikan tempat untuk menjalankan aktivitas perkantoran, maklumat ini membawa pesan bahwa kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan di atas pertentangan kepentingan kelompok maupun individu.
Tokoh Adat Lintas Daerah Bersatu Memberikan Perhatian
Penerbitan maklumat tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh adat dan perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur.
Mereka yang hadir antara lain tokoh adat Sabu, Frid Djubida; tokoh adat Timor, Hengki Tefnai; Raja Liurai Malaka, Dominikus Tey Seran; tokoh adat Malaka, Theo Seran; sesepuh masyarakat adat Manggarai, Ali Antonius, S.H., M.H.; tokoh masyarakat adat Lamaholot, Klemens Hala; serta tokoh masyarakat Rote Ndao, Jofer Leoanak.
Kehadiran para tokoh adat dari berbagai daerah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Kopdit Swasti Sari bukan lagi sekadar urusan internal kelembagaan. Situasi ini telah menjadi perhatian masyarakat yang menginginkan agar konflik tidak sampai mengganggu kepentingan ekonomi dan kehidupan para anggota.
Dalam maklumat yang ditandatangani di Kupang pada 19 November 2026 itu, Pemangku Adat juga mencantumkan semboyan adat:
“Hit Al Ala Kit Neka Mese, Ansao Mese, Silu Selo Kit An Bi Pah Timor.”
Semboyan tersebut menjadi penegasan pentingnya semangat kebersamaan, persatuan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Maklumat itu juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat dan institusi negara, antara lain Anggota DPR RI Komisi XIII Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTT, Kepala Kanwil Kementerian HAM NTT, Ketua Pengadilan Tinggi NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Kapolda NTT, serta Pangdam 27 Sobe Sonbai.
Jangan Biarkan Anggota Menjadi Korban Konflik
Di balik dinamika kepengurusan Kopdit Swasti Sari, terdapat kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar. Ada anggota yang menaruh kepercayaan, menyimpan harapan, dan menggantungkan kepentingan ekonomi keluarganya pada keberadaan koperasi tersebut.
Bagi anggota, koperasi bukan sekadar gedung perkantoran, struktur organisasi, atau jabatan kepengurusan. Koperasi adalah tempat membangun harapan ekonomi, mengembangkan usaha, memperoleh pelayanan keuangan, serta memperkuat kehidupan keluarga.
Karena itu, konflik internal tidak seharusnya membuat anggota kehilangan akses terhadap pelayanan yang menjadi hak mereka. Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat dalam perselisihan justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Dalam konteks inilah, langkah Sonaf Loli Meo Naek Teflopo memberikan fasilitas sementara patut dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan kepentingan kemanusiaan.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa maklumat masyarakat adat ini merupakan bentuk dukungan moral dan fasilitasi sementara, bukan keputusan hukum yang menyelesaikan sengketa kepengurusan Kopdit Swasti Sari.
Persoalan tata kelola, kewenangan, legitimasi kepengurusan, serta kepastian hukum tetap harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Koperasi Harus Kembali pada Jati Dirinya
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa koperasi dibangun bukan untuk melayani kepentingan segelintir orang, melainkan untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Jabatan dalam koperasi merupakan amanah. Kepengurusan adalah tanggung jawab. Sementara anggota adalah pemilik sekaligus bagian terpenting dari keberadaan koperasi.
Oleh karena itu, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam persoalan Kopdit Swasti Sari diharapkan mengedepankan kebijaksanaan, membuka ruang dialog, serta mengutamakan penyelesaian yang adil dan bermartabat.
Sebab, keberhasilan sebuah koperasi tidak semata-mata diukur dari besarnya aset, banyaknya kantor pelayanan, atau luasnya wilayah operasional. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan menjaga kepercayaan anggota dan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Maklumat dari Sonaf Loli Meo Naek Teflopo kini menghadirkan satu pesan yang patut direnungkan bersama: **jangan biarkan konflik kepengurusan mengalahkan kepentingan anggota. Sebab, koperasi ada karena anggota, tumbuh karena kepercayaan, dan harus tetap berdiri untuk kesejahteraan bersama.//MF//

