KUPANG, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya NTT, Antonius Kaunang meminta semua pihak, termasuk pihak pemerintah di Nusa Tenggara Timur untuk tidak terjebak dalam polemik pelantikan Partai Berkarya versi Muchdi PR di Hotel Ima Kupang, Kamis(24/8/2021) lalu.
Menurutnya Kepengurusan DPW Partai Berkarya yang dipimpinnya saat ini adalah Kepengurusan DPW Partai Berkarya yang sah dan telah resmi diakui pemerintah.
'Kepengurusan yang sah dan diakui Pemerintah adalah Kepengurusan Partai Berkarya dimana Hutomo Mandala Putra sebagai Ketua Umumnya . Dan DPW Partai Berkarya di NTT adalah dibawah kepengurusan saya, dimana Kepengurusan ini sudah mengikuti proses verifikasi administrasi maupun vaktual dan sebagai peserta pemilu 2019," Kata Tony Kaunang, demikian Antonius Kaunang biasa disapa, kepada wartawan di Kupang, Senin(26/8/2022).
Pernyataan Toni Kaunang ini menanggapi pertanyaan wartawan soal kegiatan pelantikan Pengurus Partai Berkarya di NTT yang dilaksanakan di hotel Ima, Sabtu 14/08/2021. Polemik ini muncul ketika pihak pemerintah Provinsi pada saat itu hadir saat pelantikan.
Kepada sejumlah wartawan, Anton ungkapkan keprihatinannya, terkait pelatikan pengurus Partai Berkarya pada tanggal 14/08/2021 di Hotel Ima.
“Agar masyarakat dan pihak-pihak terkait, tidak terjebak dalam kemelut seperti kegiatan itu. Maka, saya selalu Ketua DPW PB NTT ingin meluruskan, bahwa kegiatan tersebut yang sebenarnya dilaksanakan oleh panitia Partai Beringin Karya (Berkarya) versi Muchdi PR dan bukan dari partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra, sebagai peserta Pemilu 2019.
Menurut Anton, Pihaknya sangat prihatin atas kehadiran pemerintah pada acara tersebut. Karena kepengurursan sudah daftarkan di kesbangpol Kota Kupang, Kesbangpol Propinsi maupun Intel Polda NTT.
“Sebelum mengikuti acara, seharusnya pihak pemerintah mengecek informasi tentang legalitas dan keabsahan kepengurusan Partai berkarya.
Lebih lanjut dia ingatkan bahwa, semua pengurus dan anggota Partai berkarya di Propinsi NTT agar setia dalam amanat partai. Pengurus harus fokus pada visi partai yaitu; Terwujudnya kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa, aman, sejahtera, adil, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengakhiri wawancara, Anton himbauan kepada seluruh jajaran pengurus DPD Partai Berkarya di Kota/Kabupaten termasuk anggota dewan dari hasil pemilu Legislatif Tahun 2019, untuk tetap tenang menghadapi situasi ini.
Tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi partai.
Jika ada pengurus atau juga anggota yang saat ini dipercayakan rakyat dan partai yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ( anggota dewan ) tidak mentaati aturan partai, maka akan diberi sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis bahkan di PAW, jika sebagai anggota DPRD.
“ Partai ini sejak awal kami berkarya keras agar eksis dan berhasil sebagai peserta pemilu 2019 dan berhasil mendapat 10 kursi untuk DPRD Kota/Kabupaten. Maka, apabila ada pihak yang dengan sengaja tidak taat aturan partai akan diberi sanksi tegas. Sikap ini adalah hasil dari pertemuan Zoom Meeting beberapa waktu lalu dengan Bapak Hutomo Mandala Putra, SH, selaku Ketua Umum Partai Berkarya tegasnya.
Lebih tegas dia gambarkan, “Sudah terbukti di beberapa daerah, salah satu di Jawa Tengah, Kabupaten Purwodadi, anggota DPRD Partai Berkarya yang diusulkan oleh Partai Beringin (Berkarya) agar Pergantian Antar Waktu (PAW) ditolak setelah pihak DPRD berkonsultasi ke KPU pusat. ini adalah bukti bahwa kepengurusan yang sah masih dipegang oleh Bapak Hutomo Mandala Putra, Ungkapnya mengakhiri wawancara. ( AG )