Daratei, mediaflores.net - Pantauan media ini pada Selasa, 14 Juni 2922 secara kasat mata, pembangkit listrik tenaga panas bumi Daratei mengisahkan cerita kelam bagi masyarakat sekitar.
Hal ini tidak sejalan dengan janji manis awal yaitu semua akan aman terkendali, nyatanya yang dirasakan warga sekitar tidak sesuai apa yang dijanjikan.
Daratei yang sampai sekarang belum mensuplai listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, kini muncul wacana baru akan dilakukan pengeboran baru sumur panas bumi di wilayah Desa Dadawea dan Desa Radabata untuk mensuplai kekuatan daya ke Daratei.
Untuk diketahui, lokasi yang akan dijadikan wilayah kerja panas bumi di Desa Dadawea yaitu di Wolo Mira dan di Desa Radabata yaitu Sere Talo. Kedua wilayah ini merupakan wilayah pertanian dimana yang menjadi lahan pekerjaan masyarakat setempat.
Wacana ini menuai protes berbagai elemen masyarakat setempat. Begitu juga, Forum Pemuda Peduli Lingkungan menolak dengan tegas rencana pengembangan wilayah kerja panas bumi ke Dadawea dan Radabata.
Hal senada juga diungkapkan Pastor Paroki Keluarga Kudus Nazaret Were, P. Frans Da Gomez , OFM.Cap.
Pastor Frans mengatakan bahwa pemerintah ini ibarat mau makan telur tapi ayamnya dipotong. Pastor ini menilai pemerintah punya keinginan besar untuk menghadirkan PLTP di wilayah paroki Keluarga Kudus Nazaret Were (mencakup wilayah Dadawea, Radabata, Were) tapi mengorbankan umatnya yang nota bene adalah masyarakat kabupaten Ngada.
" Umat saya takut, trauma dengan kondisi PLTP Daratei. Saya juga sesalkan pemilik lahan yang memberikan lahanya untuk untuk digunakan oleh pilak PLTP Daratei di sekitar kampung Belu. Saya punya ketakutan, apa yang terjadi di Daratei akan terjadi di Dadawea dan Radabata jika pemerintah tetap melakukan pengeboran di wilayah ini, " ungkap Pastor Frans.
Diakhir pernyataannya Pastor Frans dengan tegas menyatakan mewakili umat saya nyatakan tolak kehadiran PLTP di Paroki Keluarga Kudus Nazaret Were.
Pada minggu ini, Tim media didatangi pemilik lahan yang tidak mau disebutkan namanya. Selama ini mereka ditadangi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan PLN untuk melobi harga tanah dengan jumlah yang menggiurkan.
"Saya diminta untuk segera menyetujui penjualan lahan kalau tidak maka negara akan ambil alih sebab ini adalah program strategis nasional, dimana program ini adalah programnya presiden. Jika kami pemilik lahan tidak mau PLN akan ambil paksa dan uang tanah tersebut akan diserahkan ke pihak pengadilan," tutur, salah satu tuan tanah yang tidak mau disebutkan namanya itu.// MF( ML)
Posting Komentar