Ende, mediaflores.net - Wakil Ketua Destination Management Organization (DMO), Francisco Huik Derozari menilai pemerintah daerah, Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat tidak paham konsep konservasi.
Kebijakan yang dianggap telah melanggar hak - hak rakyat. Hak memperoleh pekerjaan yang layak dan rakyat bekerja dalam situasi yang tidak kondusif. Hak atas rasa aman warga terancam.
Demikian wasancara per telepon dengan Tim media di Ende, Jumat, 06/08/2022.
Kepada media dijelaskan bahwa, dengan adanya Kebijakan pemerintah yang menutup / dan menaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo ( TNK) tanpa ada konsultasi publik sebelumnya adalah pelanggaran HAM.
Banyak dampak langsung yang ditimbulkan dengan Kebijakan ini. Idealnya sebuah kebijakan harus dilalui dengan tahapan uji public. Masyarakat harus dilibatkan dalam tahapan pengambilan kebijakan.
Selain para pelaku pariwisata, masyarakat umum juga merasakan dampak. Mereka menjadi gelisah dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi.
Mereka tidak bisa bekerja dengan nyaman selama ada gejolak sosial.
Menaggapi terkait sudah mulai lakukan sosialisasi oleh pemerintahan daerah baik propinsi maupun kabupaten. Fransisco, guide senior yang pernah hidup di Europa ini sampaikan bahwa, tidak efektif jika dilakukan dalam kondisi saat ini.
Dia lanjut menjelaskan bahwa alasan pemerintah bahwa kenaikan harga tiket 3.7 juta dengan tujuan konservasi adalah tidak tepat.
Idealnya, konservasi pada sebuah daerah wisata harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk wisatawan.
Semua pihak yang akan berkunjung ke TNK wajib melakukan konservasi. Edukasi dilakukan semua pihak. Dan itu menjadi ideal dalam konservasi.
" Semua pihak dilibatkan dalam program konservasi termasuk wisatawan." tutup Fransisco mengakhiri wawancara bersama Tim media. ( Bung Andre)
Posting Komentar